TALIABU, TINTAMALUT–// Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dinilai kerap “ditampar” oleh masyarakat sendiri. Bukan tanpa alasan, masyarakat di sejumlah desa kini lebih sering melakukan gotong royong membangun jalan dan jembatan darurat akibat lambannya perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur dasar.
Kondisi ini, menurut Lifinus Setu, menjadi potret lemahnya kesadaran Pemda Taliabu terhadap tanggung jawabnya dalam menyediakan akses publik yang layak.
“Ironinya, masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan justru harus turun tangan sendiri menimbun jalan dan membuat jembatan darurat karena pemerintah tidak kunjung bergerak,” ujar Lifinus dengan nada kritis.
Lebih jauh, ia menilai Pemda Taliabu tampak lebih sibuk mengurusi penggusuran lahan warga dibandingkan menjalankan kewajiban utamanya membangun fasilitas umum.
“Contoh paling nyata ada di Jalan Lise. Bukannya fokus pada pembangunan rabat beton yang sudah lama dinantikan warga, pemerintah malah ribut soal penggusuran lahan. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah jalan, bukan konflik baru,” tegasnya.
Menurut Lifinus, keadaan ini memperlihatkan adanya pembalikan prioritas pembangunan di daerah. Alih-alih hadir sebagai pelayan publik, pemerintah justru tampil sebagai pihak yang menambah beban sosial masyarakat.
Ia pun mendesak Pemda Taliabu untuk segera meninjau ulang program infrastruktur, khususnya akses jalan desa, agar tidak terus menjadi bahan kritik dan “tamparan sosial” dari masyarakat yang kian kehilangan kepercayaan.(**)
