TALIABU,TINTAMALUT—Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dinilai mengabaikan hasil reses DPRD dalam penyusunan program pembangunan daerah. Akibatnya, aspirasi masyarakat yang sudah dihimpun dari bawah tidak masuk ke dalam perencanaan, hingga warga terpaksa turun tangan memperbaiki jalan sendiri.
Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Suratman Bahrudin, mengungkapkan, dari hasil reses 20 anggota DPRD yang sudah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tidak satupun yang diakomodir menjadi Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Bahkan, usulan tersebut tidak diverifikasi sama sekali oleh OPD terkait.
“Tidak ada hasil reses 20 anggota DPRD yang diinput dalam SIPD diakomodir menjadi Pokir, bahkan tidak diverifikasi sama OPD terkait. Artinya pemerintah daerah tidak mempertimbangkan usulan DPRD menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Suratman kepada Tinta Malut via WhatsApp, Kamis (19/11/2026).
Menurut Suratman, kondisi ini membuktikan perencanaan pembangunan di Taliabu disusun tanpa mendengar suara rakyat. Padahal, Pokir DPRD merupakan bagian wajib dalam mekanisme perencanaan yang harus dibahas bersama antara DPRD dan Pemda sebelum masuk ke RKPD dan APBD.
“Kalau 20 anggota DPRD saja tidak didengar, bagaimana suara rakyat bisa masuk? Ini artinya perencanaan di Taliabu disusun tanpa mendengar rakyat,” tegasnya.
Bukti di Lapang: Jalan Bobong di Tambal Warga.
Dampak dari diabaikannya hasil reses tersebut terlihat nyata di lapangan. Jalan berlubang di pusat Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, akhirnya ditambal sendiri oleh warga bersama TNI dan Polri.
Gerakan Masyarakat Peduli Taliabu (GMPT) bersama Polsek Taliabu Barat, Satlantas, komunitas Bentor, dan masyarakat setempat turun langsung melakukan penambalan jalan dengan peralatan seadanya.
Aksi tersebut menjadi tamparan keras bagi Pemda. Koordinator aksi, Karnudin, menilai Bupati tidak tegas dalam mengurus infrastruktur dasar di ibu kota kabupaten.
“Masyarakat sampai harus turun tangan tambal jalan sendiri di ibu kota kabupaten. Itu artinya Pemda sudah tidak hadir,” ujar Karnudin dalam pemberitaan Tinta Malut sebelumnya.
Suratman menilai, aksi tambal jalan warga adalah bukti konkret dari perencanaan yang tidak berbasis aspirasi. Usulan perbaikan jalan yang seharusnya masuk lewat Pokir, justru tidak pernah dibahas.
“Jangan sampai perencanaan hanya disusun di meja Bappeda, sementara aspirasi rakyat dibuang,” tutup Suratman.
Hingga berita ini diterbitkan, Tinta Malut masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu terkait tidak diakomodirnya Pokir DPRD tersebut, serta terkait aksi tambal jalan warga di Kota Bobong.(**)









