TALIABU, TINTAMALUT—Rendahnya realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pulau Taliabu menuai sorotan tajam dari DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, mempertanyakan kinerja Bapperida menyusul realisasi anggaran yang hingga 5 November 2026 baru mencapai 60,54 persen dari total pagu Rp 2 miliar.
Budiman menyebutkan, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Bapperida baru menyerap Rp1,21 miliar. Sementara sekitar Rp789,1 juta belum terealisasi, meskipun tahun anggaran 2026 hanya menyisakan waktu kurang dari dua bulan.
“lebih ironis lagi, belanja modal sebesar Rp26 juta belum terealisasi satu rupiah pun atau masih nol persen,”ungkapnya.
Kata Budiman, kondisi tersebut patut dievaluasi secara serius. Sebab, Bapperida merupakan OPD strategis yang memiliki tanggung jawab penting dalam merumuskan arah dan perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kita semua ketahui bahwa jangan sampai lembaga yang bertugas memastikan perencanaan pembangunan seluruh OPD justru tidak mampu menunjukkan kinerja optimal dalam merealisasikan anggarannya sendiri.
“Ini harus menjadi perhatian serius. kenapa begitu ? Karena Bapperida merupakan jantung perencanaan pembangunan daerah. Jangan sampai hanya sibuk menyusun dokumen perencanaan, tetapi pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya justru tidak maksimal,” tegasnya.
Ia meminta Kepala Bapperida menjelaskan secara terbuka penyebab masih tertahannya anggaran hampir Rp790 juta tersebut, termasuk kegiatan apa saja yang belum terlaksana dan bagaimana strategi penyelesaiannya menjelang akhir tahun anggaran.
Budiman menegaskan, rendahnya realisasi anggaran, jangan menganggap ini merupakan hal sepeleh yang dianggap hanya administrasi saja. Sebab, setiap anggaran yang tidak terealisasi berpotensi menghambat pencapaian program dan target pembangunan daerah.
“Kalau OPD yang bertugas merencanakan pembangunan saja realisasi anggarannya masih seperti ini, bagaimana kita mau berharap perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif? Ini bukan sekadar soal angka penyerapan, tetapi soal tanggung jawab dan kinerja,” tutupnya.(**)
