TALIABU,TINTAMALUT—Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Lingkungan Hidup, Qomar Arief Madi, menyatakan bahwa kami terus melakukan upaya penanganan terhadap meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya ular piton dan buaya, yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.
Kata Arif, Permasalahan tersebut telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu karena berdasarkan laporan dan data yang dihimpun, kejadian masih terus berlangsung dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini juga mulai mempengaruhi aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan perkebunan dan Kelautan.
Menurutnya, Dengan mengambil langkah tepat penanganan ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), satpol damkar Kabupaten Pulau Taliabu, dan Instansi terkait lainnya.
Sesuai hasil rapat koordinasi tersebut, diperlukan verifikasi dan validasi data serta pengecekan langsung atau groundcheck di lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu.
Lanjutnya, Dalam pembahasan bersama itu juga dipandang perlu dilakukan kajian ilmiah secara lebih mendalam untuk mengetahui kondisi habitat, pola pergerakan satwa, ketersediaan satwa mangsa atau sumber pakan, serta berbagai faktor ekologis lainnya yang kemungkinan berkaitan dengan meningkatnya interaksi antara manusia dan satwa liar.
Selain itu, Ada beberapa dugaan awal yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat, antara lain kemungkinan adanya perubahan atau gangguan terhadap habitat serta perubahan ketersediaan pakan alami. Namun, hal tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab pasti karena masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian melalui observasi serta kajian ilmiah di lapangan.
Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sedang menyampaikan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memohon arahan dan dukungan dalam penanganan permasalahan konflik manusia dan satwa liar di Kabupaten Pulau Taliabu.
Pemkab berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga sehingga proses verifikasi, groundcheck, kajian ilmiah dan penyusunan langkah mitigasi dapat segera dilaksanakan secara terpadu.
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada prinsipnya siap memberikan dukungan dan memfasilitasi kebutuhan tim di daerah apabila pelaksanaan observasi dan kajian lapangan dilakukan. Pemkab juga membuka ruang kerja sama dengan BRIN, BKSDA, KLH dan instansi terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekosistem dan habitat satwa di wilayah Taliabu.
Selain aspek keselamatan masyarakat, Pemkab memandang persoalan ini juga harus dilihat dari sisi konservasi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Apabila berdasarkan hasil kajian nantinya terdapat kawasan yang memenuhi kriteria sebagai Kawasan Bernilai Penting bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati (KBPKKH), Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu siap mendukung upaya tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum adanya kajian ilmiah.
“Kami berpegang pada hasil rapat bersama KLH, BRIN, BKSDA dan instansi terkait. Data kejadian memang menunjukkan adanya peningkatan konflik antara masyarakat dan satwa liar, tetapi mengenai penyebab pastinya tentu harus dibuktikan melalui kajian ilmiah. Karena itu kami mendorong agar verifikasi dan observasi lapangan dapat segera dilakukan.”
Menurutnya, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat sekaligus perlindungan terhadap satwa liar dan kelestarian habitatnya.
“Kami tidak ingin masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap satwa liar. Setiap kejadian kami minta dilaporkan agar dapat didata dan ditindaklanjuti. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis agar persoalan ini dapat ditangani berdasarkan data, kajian ilmiah dan ketentuan yang berlaku.”
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berharap persoalan konflik manusia dan satwa liar ini dapat segera mendapatkan dukungan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat, sehingga keselamatan masyarakat dapat terlindungi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati.(**)
