TALIABU,TINTAMALUT—Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Taliabu, Jasman Jauda mengklarifikasi pemberitaan soal Surat Peringatan Kedua (SP2) untuk sejumlah kepala sekolah.
Ia membenarkan SP2 itu diterbitkan karena para kepsek tidak ikut rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.
Namun, ia menegaskan SP2 bukan intimidasi. Kepsek dinilai punya tanggung jawab kedinasan, bukan hanya mengelola sekolah, tapi juga mengikuti koordinasi dan agenda resmi.
“HGN bukan sekadar seremonial. Ini momentum penghormatan terhadap guru dan kebersamaan seluruh unsur pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menyebut, perjuangan kesejahteraan guru tidak boleh dipertentangkan dengan tanggung jawab kedinasan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Pihaknya menghargai kritik publik, tapi meminta pemberitaan tetap berimbang dan memberi ruang klarifikasi, agar tidak terkesan Dikbud berhadap-hadapan dengan guru dan kepsek.
Ia juga mengingatkan, surat peringatan harus punya dasar jelas, kewenangan tepat, prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan, dan proporsional. Pembinaan harus jadi perbaikan, bukan sekadar sanksi.
“Pembinaan butuh ketegasan, tapi harus disertai kebijaksanaan. Kepsek jalankan tanggung jawabnya, pemerintah wajib lindungi hak-hak guru,” tutupnya.(**)
