TALIABU, TINTAMALUT — Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari program yang sebelumnya diusulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Penyerahan bantuan tersebut menjadi sorotan karena Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dan kemudian dibahas dalam proses perencanaan serta penganggaran daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai penyebutan maupun penyampaian bantuan tersebut kepada publik, terutama apabila program yang bersumber dari Pokir anggota DPRD justru ditampilkan seolah-olah merupakan program atau bantuan yang berasal langsung dari kepala daerah.
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Pokir DPRD merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari pelaksanaan fungsi DPRD, termasuk melalui kegiatan reses, yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Dengan demikian, secara politik dan kelembagaan, Pokir memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi representasi anggota DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Penyerahan bantuan oleh kepala daerah pada dasarnya dapat dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan program pemerintah daerah. Namun, transparansi mengenai sumber usulan program tetap penting agar masyarakat mengetahui proses dan pihak yang memperjuangkan aspirasi tersebut.
Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal-usul program, sumber anggaran, serta mekanisme penganggarannya.
Jika bantuan tersebut memang merupakan program yang berasal dari Pokir anggota DPRD, maka kontribusi anggota DPRD yang mengusulkan aspirasi tersebut semestinya tidak dihilangkan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang menyerahkan bantuan, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap fungsi DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.(**)
