TALIABU, TINTAMALUT—-Pernyataan Kepala Dinas PMD Kabupaten Pulau Taliabu yang meminta camat menyosialisasikan bahwa Bupati tidak akan memberi izin ASN, khususnya PNS, yang hendak maju Pilkades, mendapat sorotan Anggota DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun.
Budiman menilai pernyataan itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Menurutnya, persoalan izin ASN mengikuti Pilkades harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, bukan diputuskan melalui pernyataan sepihak sebelum ada permohonan dan pemeriksaan persyaratan.
“Kalau Kadis PMD menyampaikan kepada para camat bahwa Bupati tidak akan memberikan izin, pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Apakah sudah ada permohonan dari ASN yang bersangkutan, kemudian ditolak?” tegas Budiman, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala desa diatur dalam Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dalam ketentuan itu, PNS wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Bahkan, apabila terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat kepala desa tanpa kehilangan status kepegawaiannya.
“Artinya, negara sudah membuka ruang bagi PNS untuk mencalonkan diri. Ada mekanisme izin, ada cuti, dan ada ketentuan apabila terpilih. Jadi jangan sampai aturan yang sudah memberikan ruang justru diterjemahkan seolah-olah ASN dilarang maju Pilkades,” ujarnya.
Budiman menegaskan, regulasi tidak membatasi PNS untuk mencalonkan diri. Hal terpenting adalah mengikuti prosedur dan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku.
“Regulasi tidak membatasi itu, terpenting mereka mengajukan persetujuan dari pimpinan. Prosedurnya, mereka mengajukan izin ke pimpinan instansi di mana mereka bertugas. Jika mendapat izin, ditindaklanjuti ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu Bupati,” terang Budiman.
Ia mengingatkan agar Bupati tidak menjadikan kewenangan sebagai PPK untuk menutup kesempatan PNS yang hendak menggunakan hak politiknya melalui Pilkades, sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi.
“Jika para Cakades dari PNS memenuhi syarat sebagaimana ketentuan untuk mendapatkan izin, lalu tidak diberikan, tentunya itu bertentangan. Jika pengajuannya memenuhi syarat dan tidak mendapatkan persetujuan dari PPK, maka itu pelanggaran berat,” ungkapnya.
Budiman menegaskan, dirinya tidak meminta agar semua permohonan izin harus otomatis disetujui. Namun, setiap permohonan wajib diproses secara objektif, berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak mencampuradukkan ketentuan PNS dengan PPPK, karena keduanya memiliki konsekuensi kepegawaian yang berbeda.
“Pilkades ini bukan milik pemerintah daerah, bukan milik Bupati, dan bukan milik Kadis PMD. Ini ruang demokrasi masyarakat desa. Pemerintah tugasnya mengatur dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, bukan membatasi kesempatan orang yang ingin mengabdi,” tutup Budiman.(**)






