TALIABU, TINTAMALUT—Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu membangun jalan lewat skema KPBU disorot Ketua Komisi III DPRD Taliabu, Budiman L. Mayabubun.
Budiman mengingatkan Pemda tidak terburu-buru sebelum menghitung kemampuan fiskal dan kewajiban jangka panjang yang membebani APBD.
“Jangan hanya lihat jalan cepat dibangun, tapi tidak hitung siapa yang bayar dan berapa kewajiban APBD selama kerja sama,” kata Budiman, Selasa (10/11/2026).
Ia mencontohkan Morotai yang masih menanggung sisa pinjaman PEN Rp69 miliar dari total Rp200 miliar tahun 2020. Di Perubahan APBD 2026 saja, Morotai masih alokasikan Rp33,58 miliar untuk bayar utang.
“Jangan sampai pemerintah hari ini buat keputusan, pemerintah berikutnya habiskan APBD bayar kewajiban masa lalu,” ujarnya.
Budiman menegaskan DPRD belum menolak maupun menerima KPBU. Namun Pemda harus buka transparan nilai investasi, jangka waktu, skema pengembalian, dan proyeksi pembayaran tiap tahun.
Ia juga meminta Pemda menjelaskan peran PT PII. Menurutnya, PT PII bukan berarti otomatis membiayai jalan, penjaminan tidak menghapus kewajiban Pemda.
“DPRD perlu kajian kelayakan, analisis fiskal, perbandingan biaya APBD vs KPBU, dan simulasi total kewajiban sampai kontrak berakhir. Jangan sampai APBD belasan tahun terkunci hanya untuk bayar kewajiban,” tandasnya.(**)
