TALIABU, TINTAMALUT—-Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, menyoroti lambannya serapan anggaran Dinas Pada Dinas PUPR.
Berdasarkan LRA per 5 November 2026, dari total belanja Rp29,94 miliar, baru terealisasi Rp8,09 miliar atau 27,02 persen.
Yang paling parah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Dari pagu Rp21,48 miliar, baru terserap Rp4,28 miliar atau 19,95 persen.
“Artinya, masih sekitar Rp17,19 miliar anggaran pada pos tersebut belum terealisasi,” kata Budiman, Rabu (11/11/2026).
Ia mempertanyakan keseriusan PUPR. Apakah perencanaannya tidak matang, pengadaannya terlambat, atau pekerjaannya bermasalah?
Budiman juga membandingkan belanja operasi yang sudah 56,38 persen, sementara belanja modal baru 19,86 persen.
“Jangan sampai belanja operasional jalan terus, sementara anggaran pembangunan tertinggal. Masyarakat butuh jalan dan jembatan, bukan angka di APBD,” sentilnya.
Ia meminta PUPR membuka rincian semua paket pekerjaan, mana yang sudah lelang, berkontrak, belum jalan, dan progres fisiknya.
“Kalau ada keterlambatan, disampaikan biar bisa presur lebih cepat,” tegasnya.
TintaMalut masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu terkait sorotan tersebut.(**)
