TALIABU, TINTAMALUT—Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pulau Taliabu sebesar Rp2,23 miliar disorot DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Taliabu, Budiman L. Mayabubun, mempertanyakan efektivitas anggaran itu dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.
Berdasarkan LRA per 5 November 2026, realisasi belanja DP3AKB baru Rp1,34 miliar atau 60,19 persen. Sisa anggaran Rp888,2 juta atau 39,81 persen belum terserap.
Bahkan belanja modal Rp79,6 juta belum terealisasi sama sekali atau 0 persen.
“Jangan sampai anggaran besar, tapi penanganan tidak maksimal. Kita ingin tahu dampak nyatanya bagi perlindungan perempuan dan anak,” kata Budiman, Senin (09/11/2026).
Ia menyebut kasus kekerasan perempuan dan anak justru naik setiap tahun. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan hubungan antara anggaran, program, dan hasil penanganan di lapangan.
“Kalau kasus masih tinggi, anggaran belum terserap maksimal, lalu apa yang dikerjakan? Jangan sampai program hanya di atas kertas,” kritiknya.
Budiman meminta setiap rupiah anggaran bisa dipertanggungjawabkan, terutama untuk pencegahan, pendampingan korban, penanganan kasus, dan pemulihan korban.
“Uang rakyat sudah dialokasikan. Harus ada hasil yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.(**)
