TALIABU, TINTAMALUT–// Pemerintah Daerah, Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Pulau Taliabu, Nurbintang Talaohu, SKM., M.Kes.Telah menggelar Forum diskusi strategis terkait Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) Tahun 2025-2045 yang di laksanakan di Aula Rujab Bupati pada, Jumat (14/11/2025).
Dimana diskusi bersama para tenaga ahli tersebut ia menegaskan bahwa isu kependudukan merupakan fondasi utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu. Pemerintah Daerah telah menelaah dinamika demografi Taliabu secara menyeluruh, mencakup struktur umur penduduk, kapasitas pengasuhan keluarga, hingga capaian program keluarga berencana yang menjadi indikator penting arah pembangunan daerah.
Kegiatan diskusi tersebut di hadiri Para tenaga ahli—Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, MSc., SpGK; Dr. Djunaidi Dachlan, MS; Dr. dr. Lucy Widasari, MSi; dan Dr. Ernyasih Dr.Dra. Endang Ruswiyani.,Mpd.
Dalam kesempatan itu, Nurbintang sempat sentil beberapa poin penting bahwa Kabupaten Pulau Taliabu dinilai memiliki peluang besar memasuki fase bonus demografi, dengan catatan mampu memperkuat kualitas tenaga kerja muda, meningkatkan kompetensi penduduk usia produktif, dan menutup kesenjangan pendidikan serta kesehatan dasar yang masih dijumpai di berbagai wilayah.
Sementara itu Sambutan Bupati Pulau Taliabu, Sashabilla Mus, yang di sampaikan Oleh Plt. Sekda, Ma’ruf bahwa Dalam konteks ini, saya juga mengapresiasi peran TP PKK Kabupaten Pulau Taliabu yang telah berperan aktif sebagai mitra pemerintah, terutama dalam program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) Merdeka yang digagas Dinas P2KB. Program ini merupakan contoh nyata sinergi.
Selain itu Bupati Pulau Taliabu juga menyapaikan bawah Kabupaten Pulau Taliabu saat ini menghadapi beberapa tantangan kependudukan yang harus dikelola dengan baik, antara lain:
1. Masih tingginya angka stunting dan rendahnya akses gizi seimbang di beberapa wilayah.
2. Persebaran penduduk yang belum merata antara desa pesisir dan pedalaman.
3. Rendahnya partisipasi angkatan muda dalam dunia kerja produktif, serta
4. Keterbatasan data kependudukan yang akurat untuk perencanaan kebijakan.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku leading sektor kegiatan ini.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Taliabu.
7. Serta seluruh peserta rapat lintas perangkat daerah yang saya banggakan.
Dengan segala Harapan Mari kita jadikan kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai momentum penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data, berpusat pada manusia, dan berpihak pada kesejahteraan keluarga Taliabu.tutupnya.(**)
