KUA-PPAS Bukan Alat Transaksional DPRD dan Kepala Daerah

TALIABU, TINTAMALUT–// Hingga memasuki akhir November, publik kembali disajikan fakta memprihatinkan: dokumen KUA-PPAS yang menjadi fondasi penyusunan APBD belum juga dibahas dan disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Padahal, aturan sudah menetapkan dengan tegas bahwa akhir November adalah batas akhir pembahasan, dan 30 November menjadi deadline pengesahan APBD. Namun sampai hari ini, tidak ada satu pun tanda bahwa KUA-PPAS telah mencapai titik kesepakatan.

Menurut Lifinus Setu, Koordinator Front Pemuda Taliabu, kondisi ini bukan sekadar masalah keterlambatan teknis, melainkan cerminan lemahnya komitmen penyelenggara pemerintahan dalam menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Lifinus menegaskan bahwa situasi ini menimbulkan pertanyaan serius, Mengapa pembahasan KUA-PPAS dibiarkan molor tanpa kepastian?

Apakah ada tarik-menarik kepentingan di balik meja? Ataukah dokumen KUA-PPAS sedang dijadikan alat transaksional antara DPRD dan Kepala Daerah?

Ia mengingatkan bahwa KUA-PPAS bukanlah komoditas politik yang bisa digantung untuk menguntungkan pihak tertentu. Dokumen ini adalah instrumen strategis yang menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan selama satu tahun anggaran.

Kata Finus, Ketika pembahasannya sengaja atau tidak sengaja diperlambat, yang dikorbankan bukan sekadar jadwal, tetapi hak masyarakat atas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan roda pemerintahan yang berjalan dengan baik.

Lifinus Setu menilai bahwa kegagalan menyelesaikan KUA-PPAS tepat waktu adalah bentuk kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.

Ia menegaskan bahwa jika DPRD maupun Pemerintah Daerah benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat, maka seharusnya KUA-PPAS dibahas secara terbuka, transparan, dan tanpa embel-embel kepentingan lain.

“Waktu hampir habis. Jika sampai tanggal 30 November APBD tidak bisa disahkan karena KUA-PPAS tidak disepakati, maka kedua lembaga harus bertanggung jawab kepada rakyat. Taliabu membutuhkan kepastian anggaran, bukan drama politik di akhir tahun.”semprotnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *